Sidang umum ke-38 Parlemen Se-Asia Tenggara atau ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) di Filipina. (Liputan6.com/Raden Trimutia Hatta)

Liputan6.com, Manila – Indonesia telah mengajukan usulan baru terkait resolusi penyelesaian krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya dalam Sidang Umum ke-38 Parlemen Se-Asia Tenggara atau ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) di Filipina. Namun, delegasi Myanmar kembali menolaknya.

Sidang pun berlangsung panas karena terjadi perdebatan antar-negara yang menolak dan mendukung usulan Indonesia. Bahkan, karena tidak terjadi kesepakatan, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI Nurhayati Ali Assegaf melakukan walkout usai menyampaikan keprihatinannya terhadap sikap sejumlah delegasi parlemen di Asia Tenggara yang dianggapnya tak peduli dengan nasib wanita dan anak-anak etnis Rohingya yang menjadi korban kekerasan di Myanmar.

“Saya sedih, karena masalah kemanusian itu yang menjadi korban itu permepuan dan anak, kenapa kalian tidak peduli. Kalian hanya peduli dengan masalah kalian sendiri. Padahal kalian punya ibu, anak, saudara perempuan,” ujar politikus Partai Demokrat itu yang langsung meninggalkan ruang sidang di Makati Shangrila Hotel, Manila, Filipina, Sabtu (16/9/2017).

Menanggapi penolakan Myanmar, Ketua Delegasi Parlemen Indonesia Fadli Zon akhirnya menyatakan tidak mau menyetujui seluruh usulan resolusi dari semua negara dibahas dalam Sidang Umum AIPA.

“Dalam pertemuan executive meeting ini kami tetap meminta ada usulan Resolusi Rohingya dari Indonesia tetap masuk dalam agenda pembicaraan politik. Ada delapan agenda di situ, yang kedelapan inilah masalah humanitarian isue yang sudah diperbaiki. Tetapi pihak Myanmar tetap menolak. Karena pihak Myanmar tetap menolak maka posisi kami menyampaikan semua yang menyangkut masalah isu politik sebaiknya di-drop,” ujar Fadli.

Karena statuta AIPA tidak membolehkan adanya pengambilan keputusan secara voting, maka bila ada satu negara yang tidak setuju dengan usulan negara lainnya, otomatis tidak akan terjadi kesepakatan.

“Konstitusi AIPA itu harus ada konsensus, meskipun tadi terjadi perdebatan yang sangat alot dan cukup lama maka saya meminta agar semua tidak bisa dibicarakan kecuali usulan Indonesia tentang Rohingya juga dibicarakan. Dan akhirnya keputusannya adalah semua tidak bisa dibicarakan. Sehingga dalam AIPA yang ke-38 ini tidak ada agenda politik. Yang dibicarakan hanya agenda ekonomi, sosial, dan organisasi,” ujar Wakil Ketua DPR ini.

Langkah ini, jelas dia, merupakan bagian dari upaya Indonesia mempertahankan agar krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya menjadi perhatian seluruh parlemen negara-negara di Asia Tenggara. “Karena kita tidak ingin juga Indonesia tidak dihargai, saya pikir tadi apa yang kita lakukan itu menunjukkan sikap bahwa ada yang harus diubah dalam konstitusi AIPA itu sendiri terkait konsensus.”

Menurut politikus Partai Gerindra ini, sebenarnya Indonesia tidak ada masalah dengan seluruh agenda yang diusulkan dalam komite politik AIPA. Namun karena usulan Indonesia dikesampingkan begitu saja karena Myanmar menolak, maka Indonesia juga melakukan hal yang sama.

“Kami menyatakan bahwa kami menolak semua agenda dibicarakan. Dan karena menolak sehingga tidak terjadi konsensus, maka semuanya menjadi tidak ada pembahasan. Ini pertama kali dalam sejarah AIPA tidak ada pembicaraan masalah politik,” Fadli memungkas.

http://news.liputan6.com/read/3097498/usulan-resolusi-rohingya-dari-indonesia-bikin-panas-sidang-aipa